Krisis Air Bersih Kota Bima Meluas ke 21 Kelurahan, 9.453 Warga Terdampak Kekeringan

KOTA BIMA – Krisis air bersih di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), semakin menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada 19 Oktober 2026, Pemerintah Kota Bima menetapkan langkah tanggap darurat kekeringan dengan memprioritaskan penanganan di 21 kelurahan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi distribusi air bersih, mengoptimalkan armada tangki, dan meminta dukungan bahan bakar minyak (BBM) kepada Pertamina untuk menunjang operasional penyaluran air.

Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melalui video conference (vicon), Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S.E., melaporkan bahwa krisis air bersih telah meluas ke 21 kelurahan. Pemerintah kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak.

Kekeringan Ekstrem, Hari Tanpa Hujan Capai 139 Hari

Kondisi kekeringan di kawasan Bima turut dipengaruhi oleh panjangnya periode tanpa hujan. Berdasarkan laporan ANTARA yang mengutip pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 14 Oktober 2026, wilayah Asakota dan Raba di Kota Bima mengalami hari tanpa hujan selama 139 hari.

BMKG menjelaskan bahwa kondisi atmosfer belum mendukung pembentukan awan hujan secara signifikan. Fenomena El Niño yang berada pada kategori sangat kuat serta monsun timuran yang masih aktif turut membatasi peluang turunnya hujan di wilayah Bima dan Dompu.

Peluang hujan secara umum masih sangat kecil, meskipun hujan lokal tetap mungkin terjadi akibat pemanasan permukaan dan pengaruh topografi. Kondisi ini meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga.

Data Warga Terdampak Terus Berubah

Data dari sejumlah pemberitaan menunjukkan bahwa cakupan krisis air bersih di Kota Bima berkembang sepanjang 2026.

ANTARA pada 12 Maret 2026 melaporkan sebanyak 6.532 jiwa di 10 kelurahan terdampak sejak Januari 2026. Wilayah yang tercatat meliputi Tanjung, Paruga, Dara, Pane, Sambina’e, Panggi, Manggemaci, Monggonao, Rontu, dan Melayu.

Dalam laporan tersebut, Kelurahan Dara mencatat jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 2.855 jiwa. Sementara itu, Paruga tercatat 1.217 jiwa, Pane 720 jiwa, dan Manggemaci 426 jiwa.

Perkembangan berikutnya diberitakan ANTARA pada Oktober 2026. Krisis air bersih dilaporkan meluas ke 16 kelurahan di lima kecamatan, dengan total 9.453 jiwa atau 2.866 kepala keluarga terdampak. Kelurahan Dara menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 2.845 jiwa atau 715 kepala keluarga.

Adapun laporan Pemerintah Kota Bima pada 19 Oktober 2026 menyebutkan bahwa penanganan diprioritaskan di 21 kelurahan. Perbedaan angka tersebut menunjukkan perkembangan cakupan penanganan dan periode pendataan yang berbeda, bukan angka yang dapat langsung dibandingkan tanpa memperhatikan waktu pelaporannya.

Delapan Mobil Tangki Disiapkan untuk Distribusi Air

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kota Bima menginstruksikan BPBD membangun posko kedaruratan yang beroperasi selama 24 jam. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk menghimpun laporan warga, memetakan wilayah terdampak, mendata kebutuhan air, dan mengatur jadwal distribusi.

Pemerintah kota juga menginventarisasi delapan unit mobil tangki yang dapat digunakan untuk menyalurkan air bersih. Seluruh armada diminta dipastikan dalam kondisi layak agar dapat beroperasi secara optimal. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah akan mengupayakan tambahan armada melalui kerja sama dengan pihak swasta dan badan usaha yang memiliki kendaraan pengangkut air.

Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta berkoordinasi dengan kelurahan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Langkah ini bertujuan memastikan kebutuhan warga teridentifikasi dan bantuan tidak hanya diberikan berdasarkan laporan umum, tetapi sesuai kondisi masing-masing lokasi.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut menyiapkan delapan wadah tandon air untuk membantu masyarakat. Selain itu, dukungan dari Polres Bima Kota, Bank NTB, dan pihak lain diharapkan memperkuat penanganan lintas sektor.

Wali Kota Minta Dukungan BBM dari Pertamina

Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur NTB, Wali Kota Bima meminta konfirmasi dan dukungan Pertamina terkait bantuan BBM untuk menunjang distribusi air bersih.

Dukungan tersebut dibutuhkan karena pengangkutan air menggunakan mobil tangki memerlukan operasional kendaraan secara berkelanjutan. Dengan pasokan BBM yang memadai, distribusi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak titik yang membutuhkan bantuan.

Dalam kesempatan yang sama, Pertamina NTB menjelaskan bahwa distribusi BBM didukung tiga depot, yakni Ampenan, Badas di Sumbawa, dan Bima. Pertamina juga memantau stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta memprioritaskan pengiriman ke lokasi yang persediaannya mulai menipis.

Namun, dukungan BBM untuk distribusi air bersih perlu dibedakan dari informasi mengenai ketersediaan BBM secara umum. Bantuan operasional yang diminta pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran pelayanan air selama kondisi darurat.

Warga Pesisir Menghadapi Keterbatasan Air Layak Konsumsi

Persoalan krisis air bersih tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga kualitas sumber air yang tersedia. ANTARA melaporkan bahwa air di sejumlah wilayah pesisir, termasuk Dara, Tanjung, dan Melayu, bersifat payau sehingga tidak layak dikonsumsi secara langsung.

Air tersebut umumnya hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti mandi dan mencuci. Untuk memasak dan minum, warga membutuhkan air dengan kualitas yang memenuhi persyaratan keamanan.

Sebelumnya, detikBali pada 3 Agustus 2026 juga melaporkan bahwa warga di sembilan kelurahan terdampak mengandalkan bantuan air bersih. Pada periode Januari hingga Mei 2026, BPBD Kota Bima telah menyalurkan 509.200 liter air bersih. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I turut membantu melalui dua truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.

Sementara itu, BPBD Kota Bima telah mengembangkan layanan air bersih melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk memperluas jaringan distribusi dan memperbaiki mesin pompa air.

Penanganan Darurat dan Solusi Jangka Panjang

Pemerintah Kota Bima menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan koordinasi lintas instansi, pemetaan kebutuhan yang akurat, serta distribusi air yang konsisten. Pengaktifan posko 24 jam, optimalisasi delapan mobil tangki, penyediaan tandon, dan koordinasi dukungan BBM menjadi bagian dari upaya tanggap darurat.

Meski demikian, bantuan melalui mobil tangki perlu diimbangi solusi jangka panjang, termasuk perbaikan jaringan distribusi, pemeliharaan pompa, perluasan akses air bersih, dan pengelolaan sumber air secara berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga selama musim kemarau dan mengurangi risiko krisis serupa pada tahun-tahun mendatang.

Sumber referensi:

  1. Prokopim Kota Bima, 19 Oktober 2026, Wali Kota Bima Ikuti Vicon Rapat Koordinasi Bersama Gubernur NTB, Laporkan Krisis Air Bersih di 21 Kelurahan.
  2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima, 19 Oktober 2026, Sekda Kota Bima Tetapkan Langkah Tanggap Darurat Kekeringan, 21 Kelurahan Jadi Prioritas Penanganan.
  3. ANTARA News, 14 Oktober 2026, BMKG Mengimbau Warga Bima-Dompu Waspadai Kekeringan Ekstrem.
  4. ANTARA News, 12 Maret 2026, Darurat Air di Kota Bima: 6.532 Warga di 10 Kelurahan Terdampak.
  5. detikBali, 3 Agustus 2026, 9 Kelurahan di Bima Krisis Air Akibat Cuaca Ekstrem, Warga Andalkan Bantuan.

Artikel menarik Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *